DPR Dorong Pemangkasan Program Pemerintah di Tengah Isu Potong Gaji
 |
| Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda (Photo: TV Parlemen) |
JAKARTA, Narasionline.com – Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menilai bahwa wacana pemotongan gaji pejabat negara merupakan langkah awal yang positif. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut tidak cukup jika tidak diikuti dengan efisiensi yang lebih luas dalam pengelolaan anggaran negara.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang berjalan, terutama yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
“Bukan hanya pemotongan gaji, tetapi juga perlu mengefektifkan dan mengefisienkan anggaran pemerintah,” ujarnya.
Menurut Rifqinizamy, kondisi global saat ini—termasuk konflik geopolitik—telah memicu ketidakpastian ekonomi yang berpotensi berdampak pada Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipatif melalui penguatan disiplin fiskal dan pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, ia menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus memiliki output dan outcome yang jelas, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.
Efisiensi Harus Tepat Sasaran
DPR juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak dilakukan secara sembarangan. Pemangkasan anggaran harus tetap mempertimbangkan kualitas pelayanan publik agar tidak menurun.
Efisiensi, menurutnya, harus difokuskan pada:
Program yang tidak prioritas
Anggaran yang tidak tepat sasaran
Potensi pemborosan dalam birokrasi
Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan APBN tetap efektif dalam melindungi masyarakat.
Tak Perlu Revisi Undang-Undang
Terkait implementasi kebijakan, DPR menilai bahwa pemotongan gaji maupun efisiensi anggaran tidak memerlukan perubahan undang-undang. Kebijakan tersebut dinilai dapat dilakukan melalui aturan turunan seperti Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri Keuangan agar lebih cepat diterapkan.
DPR menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus menjadi langkah nyata, bukan sekadar simbol kebijakan. Pemerintah diharapkan mampu memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat, terutama di tengah tekanan ekonomi global yang terus berkembang. (red)